Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat penandatanganan MoU dan Webinar dengan judul ‘Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Dampak Covid 19’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Foto : Naefuroji/mr

Badan Keahlian (BK) DPR RI melalui Pusat Penelitian melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dalam hal peningkatan program yang lebih konkret dalam hal kajian-kajian dan telahan.

Hal ini penting guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap aktivitas kedewanan. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menuturkan bahwa program yang konkret dalam kerja sama ini sangat bermanfaat dalam peningkatan output BK DPR RI ke depannya.

“Semoga acara ini tidak saja seremonial, tapi juga dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang konkret. Kami berharap pada Kepala BKD dan Kepala Pusat Penelitian yang hadir dapat menindaklanjuti, begitu juga dengan PKN STAN terkait program sinergis dengan Setjen DPR,” kata Indra saat membuka kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan Webinar dengan judul ‘Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Dampak Covid 19’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020)

Indra menjelaskan, pandemi Covid 19 telah berdampak luas pada aspek perekonomian, termasuk perekonomian di daerah, begitu juga dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hal ini perlu ada strategic plan tentang bagaimana mampu memulihkan perekonomian daerah tersebut.

“Pandemi Covid 19 memberi dampak negatif terhadap agregasi suplai, kondisi ini melumpuhkan perekonomian. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan daerah terus mengalami penurunan dari pengaruh pandemi Covid-19. Berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan, pendapatan daerah mengalami penurunan hampir 7 persen,” jelas Indra.

Apabila pendapatan daerah mengalami penurunan, maka hal ini dengan sendiri belanja daerah juga akan berkurang di tahun berikutnya. Sehingga perlu ada strategi dan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah.

“Ini berdampak pada APBD di semua kabupaten. Penurunan pendapatan daerah ini berdampak pada menurunnya belanja pemerintah daerah. Berdasarkan poin di atas, Setjen DPR melalui Puslit menyelanggrakan kegiatan MoU dan webinar dengan PKN STAN dengan harapan diperoleh berbagai perspektif untuk menentukan strategi dan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah,” jelas Indra.

Usai sambutan dan menandatangani MoU, kegiatan webinar dilangsungkan dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto. (hs/sf)